KAIDAH PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN MENUJU PENGELOLAAN YANG TERTIB DAN AKUNTABEL
Keywords:
State-Owned Property, State House, Management, AccountableAbstract
The management of State-Owned Property in the form of State Houses towards orderly and accountable management requires efforts to organize its management. There are several problems encountered related to the management of State-Owned Property in the form of State Houses. The government has issued laws and regulations concerning the Management of State Property in the form of State Houses which aim to realize the management of State-Owned Property in the form of State Houses that is orderly and accountable. The research method used is a normative legal approach to explore provisions and through literature research/reviews. The rules that must be used in the management of State-Owned Property in the form of State Houses include the steps for managing State-Owned Property in the form of State Houses starting from planning, procurement, occupancy, maintenance, administration, division of authority and responsibility, organizational structure of management, security, and supervision and control. Handling of state assets in the form of State-Owned Property in the form of State Houses that follows the rules of good governance is one of the important basic capitals in preparing accountable reports.
References
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.06/ 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Secara Elektronik.
Pardiman, Muh Ulin Nuha, 2009, Penataan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Yang Tertib dan Akuntabel Sesuai Kaidah-Kaidah Good Governance, Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
Putri Setyaningsih, 2023, Pentingnya Penatausahaan BMN, Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
Ridho Kurniawan Siregar, 2022, Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Ekonomi dan Bisnis
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
